Keunggulan sekolah telah banyak dikaji dan diteliti di berbagai negara. Kunci utama kemajuan sekolah adalah pada kepemimpinan pengajarannya–layanan yang baik untuk sistem belajar-mengajar di sekolah. Sepanjang tahun, pengelolaan sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar dimana guru dan siswa menjadi subyek utamanya.
Tak tahunya, aku sudah sempat tahu apa arti semua tantangan itu. Hidup dalam kesendirian, bahkan di dalam lingkungan sekolah yang banyak sekali kawan yang siap menemani. Kesendirian itu bermula dari sikap yang tidak mendidik dari pimpinan lembaga pendidikan. Sebuah ironi yang sungguh menyedihkan.
Mereka yang menjadi kawan atau yang tidak pernah mau berdekatan dengan aku secara pribadi, karena takut tidak mendapat posisi aman di sisi pimpinan sekolah, merasa tidak sampai hati melihatnya. Mereka lebih sering menyalahkan aku. Sebagai orang yang tidak mau mengalah dengan keadaan, mereka menganggap aku sebagai pembangkang. Kalau aman, mereka cukup menambahi fitnah untuk aku agar tampak lebih buruk di mata kepala sekolah. Bullying telah terjadi sekian lamanya. Mereka diam saja.
Kesendirian tersebut justru memberikan tantangan yang kuat agar aku tidak jatuh dan menjadi bahan gunjingan bagi seluruh warga sekolah sebagai pecundang. Aku berniat tidak akan memberi kesempatan kepala sekolah, the bullly, untuk merasakan kemenangan. Anti-klimaks pasti datang. Putaran roda kehidupan masih tetap alami, tidak dipengaruhi oleh tangan-tangan jahat yang senang dan bahagia apabila melihat penderitaan orang lain. The Bully yang mengalami gangguan psikis–psikopatik itu akhirnya tersandung batu penghalang. Pendukungnya yang paranoid pun akhirnya jungkir balik.
Sekian lama penantian, akhirnya terbayar. Waktu membuktikan topeng siapa yang tidak pernah tersentuh air suci.
Ini penantian yang cukup panjang, dan akhirnya aku memutuskan untuk meneruskan tulisan di blog ini. Stigma Pendidikan harus terus dilanjutkan.
Selama ini ‘Stigma Pendidikan’ mewakili pemikiran saya di dunia sekolah, tentang pendidikan di sekitar saya. Dari namanya, orang akan tahu bahwa pemikiran saya ini pasti yang miring-miring saja. Meski telah lama saya tinggalkan, saya masih merasa memiliki hak serta kewajiban untuk melanjutkan pemikiran saya tentang pendidikan dan sekolah.
Saya tahu, resiko menuliskan hal-hal yang biasa disembunyikan banyak orang cukup berat. Ada resiko sosial, dimana masyarakat makin kritis terhadap dunia pendidikan dan para pelakunya. Ada pula resiko jabatan. Saya sendiri, karena berhadapan dengan kepala sekolah yang tipikalnya seperti psikopat, mengalami hal-hal buruk dalam perjalanan karir saya. Selama saya berhenti mengisi blog, waktu saya sepertinya hanya untuk merenungkan berbagai hal yang tidak menyenangkan di sekolah. Tidak saya tuliskan. Justru karena kebisaan saya menulis di internet ini yang menjadi sumber masalah. Adu argumentasi pernah saya lakukan, dengan tegas saya bersikukuh tidak ada menyebutkan nama orang per orang yang nantinya bisa dianggap melecehkan. Nasib tetap belum berubah sampai sekarang.
Kalau saya tidak mengasah pikiran dengan menulis, seperti saya sedang mengebiri diri sendiri. Saya merasa mati kalau tidak bisa mengutarakan apa-apa yang saya pikir dan rasakan.
Guru sudah lazim disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kiprah guru dan dedikasinya untuk mencerdaskan anak bangsa sudah menjadi kebanggaan nasional. Semua orang sukses pasti terkesan dengan guru-guru yang membawa mereka kepada jenjang kehidupan yang lebih baik dan lebih baik. Di antara mereka selalu terkenang dengan kesabaran guru yang tidak pernah luntur meskipun menghadapi anak-anak didik yang bandel. Setelah sukses mereka mendapati kehidupan guru yang sepertinya tidak berubah, stagnan dan tidak pernah bertambah sejahtera.
Nyanyian Umar Bakri sudah usang sekarang. Program sertifikasi membuat guru bisa kaya mendadak. Uang Dadakan telah membuyarkan opini Iwan Fals tentang kemelaratan guru terutama pada sekian banyak guru yang sudah lulus ujian sertifikasi. Paling sejak tahun 2006 kehidupan guru sudah mulai menggiurkan bagi para pencari kerja di dunia pendidikan. Guru sudah tidak dibeda-bedakan antara yang honorer, guru tetap atau PNS. Semua hendak diperlakukan sama dengan adanya program sertifikasi guru.
Pahlawan tanpa tanda jasa sudah berganti dengan guru sebagai pemberi layanan jasa pendidikan yang berkantung tebal. Begitulah cerita yang beredar di dunia pendidikan sekarang ini. Tunjangan profesi guru sudah melampaui harapan guru yang sebenarnya berkeinginan hidup layak saja.
Apakah dengan begitu profesionalisme guru juga meningkat? Apakah guru masih ingin disebut sebagai pahlawan pendidikan? Buktinya hanya bisa ditunjukkan dengan kinerja guru setelah mendapatkan imbalan jasa yang berupa tunjangan sertifikasi. Berapa persen kiranya guru yang berusaha meningkatkan kinerjanya setelah menerima tunjangan sertifikasi. Betulkah dedikasi mereka tetap untuk mencerdaskan generasi muda?
Terlalu dini untuk memberikan penilaian sekarang. Program sertifikasi pun terus menjadi polemik berkepanjangan sekarang ini.
Persoalan sertifikasi guru yang digelar sejak 2006 terus menjadi pembicaraan hangat di antara guru dan birokrasi pendidikan. Sisi-sisi positif dari sertifikasi kemungkinan terkait dengan lajunya kasadaran guru untuk terus meningkatkan profesionalisme mereka, terutama sebelum mereka benar-benar terpanggil untuk mengikuti ujian portofolio yang merupakan syarat tak terhindarkan dalam upaya mendapatkan sertifikat profesional.
Lagi-lagi unsur ketidakterbukaan dalam masalah pemanggilan peserta, proses kelulusan, dan pembayaran tunjangan telah menjadi isu-isu nasional. Ada juga nada kecemburuan dari berbagai pihak terhadap kemungkinan besarnya uang tunjangan yang diberikan kepada guru. Padahal, guru sebagai pelaku utama dalam masalah sertifikasi guru lebih banyak merasakan nuansa pemaksaan peningkatan mutu terhadap profesi yang mereka jalani. Banyak tuntutan yang mengharapkan guru lebih berkualitas dalam berkarya. Kalau bisa guru tidak boleh berkedip dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, undang-undang dan sistem pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan masih mengambang. Tidak ada kepastian, sebab semuanya bisa berubah sesuai keinginan birokrasi pendidikan, yaitu yang terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi maupun pembayaran tunjangannya. Cerita mulusnya pelaksanaan program ini masih jarang terdengar.
Adalah sebuah kenyataan betapa gigihnya pemerintah mempertahankan suatu program baru yang berkaitan dengan ‘rintisan sekolah bertaraf internasional’. Meskipun banyak pihak yang berusaha mengkritisi sikap dan kebijakan menteri dalam menata sistem pendidikan nasional dalam beberapa tahun terakhir, jelas diungkapkan bahwa:
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 50 ayat (3) yang berbunyi, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
Beragam sikap kritis masyarakat, terutama dari pakar pendidikan sendiri, tidak pernah menyurutkan kemauan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ternyata pemerintah juga merasa dan menyadari betapa sudah lemahnya sistem pendidikan di negeri ini. Hanya cukup disayangkan bahwa langkah-langkah pembenahan dan pengembangan program yang dipilih terlihat sangat bombastis. Pemerintah bersikap tegas tidak mau mengevaluasi kembali kebijakan yang sudah ditetapkan sebagai peraturan menteri pendidikan ini.
Dalam kurun waktu selama 6 tahun, antusiasme penyelenggara sekolah seperti berlomba dengan antusiasme ‘konsumen’ pendidikan yang berharap mendapat layanan pendidikan bermutu, meskipun harus mengeluarkan dana besar. Fenomena besarnya keinginan para orangtua untuk memberikan mutu pendidikan terbaik bagi putra-putri mereka dapat ditangkap dengan baik oleh penyelenggara sekolah yang juga berambisi besar, entah untuk bisa meraup banyak keuntungan atau memang benar-benar berkomitmen untuk menyelenggarakan sekolah yang berkualitas tinggi. Sebenarnya, secara jujur kita bisa mengatakan bahwa pemerintah sudah kalah start dengan sekolah-sekolah swasta favorit yang mengibarkan bendera pendidikan berkualitas lebih dulu, meskipun tanpa disertai embel-embel internasional. Sekarang ini, justru sekolah-sekolah negeri yang mendapatkan pulung untuk mengkarbit manajemen sekolah agar menjadi lembaga pendidikan yang luar biasa.
Kucuran dana pemerintah tidak main-main. Mirlyaran rupiah akan siap digelontorkan kepada sekolah-sekolah yang mampu memenuhi persyaratan 8 macam kompetensi keunggulan sekolah. Inilah salah satu daya tarik bagi para penyelenggara sekolah. Karena alasan ini pula akhirnya banyak sekolah yang terkesan memaksakan programnya untuk bisa masuk daftar lulus akreditasi sekolah berkategori A.
Kita bisa melihat banyak perubahan pada sekolah-sekolah yang memang sengaja dipersiapkan untuk melaksanakan program rintisan sekolah bertaraf internasional. Dari 8 macam kompetensi sekolah, yang paling menonjol adalah pada perubahan fisik, sarana dan prasarana sekolah. Sedang standar kompetensi yang lain, terutama kualitas guru dan tenaga pendidiknya masih mengalami hambatan yang sangat besar. Hanya dengan tuntutan agar ada kemampuan bilingual–bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sudah banyak guru yang terpaksa angkat tangan. Apalagi kalau disyaratkan skor TOEFL baik untuk kepala sekolah dan tenaga pengajarnya mencapai nilai 500. Skor setinggi itu tidaklah mudah untuk didapatkan, terutama bagi guru yang baru mulai belajar bahasa Inggris ketika sekolahnya sibuk berbenah diri.
Banyak guru, yang sebenarnya selalu bergelut dengan dunia pendidikan, belum siap mengajar di kelas yang disarankan berbasis IT. Guru-guru kita secara tidak sengaja banyak yang gagap teknologi. Kondisi ini tentu menjadi alasan terjadinya pembengkakan dana operasional untuk melatih mereka.
Persiapan kurikulum dan materi pengajaran akan banyak menguras pikiran. Sampai sejauh mana usaha pemerintah dan penyelenggara sekolah ini akan ditempuh? Benarkah harapan para orangtua dan wali murid nantinya bisa terwujud? Bolehkah kita bersikap apriori terhadap program ini?
Baca juga “Sekolah Bertaraf Internasional : Quo Vadiz?“
Kasus yang menarik perhatian kalangan pendidikan terjadi di Blitar, Jawa Timur (MSN News). Lantaran pembiayaan sebuah lembaga pendidikan diatur, direncanakan dan dilaksanakan dengan cara-cara tidak profesional akhirnya seorang mantan kepala sekolah melaksanakan niatnya untuk menyita fasilitas sekolah yang dulu diusahakannya dengan dana pribadi. Kalau kita mau lebih cermat mengamati bagaimana manajemen pendidikan di level sekolah, maka akan semakin banyak lagi hal-hal yang tidak patut dijadikan sebagai persoalan yang biasa. Persoalan yang menyangkut uang dan pembiayaan program sekolah bisa jadi menjadi kesempatan bisnis bagi pihak manajemen. Padahal, sekolah bukan lembaga bisnis.
Pada dasarnya misi pendidikan sendiri adalah misi berubah. Dalam sebuah pertemuan guru di sekolah, seorang pembicara memberikan tiga poin yang wajib dilakoni oleh para guru:
Kekurangan dalam proses pelaksanaan sistem pendidikan tenu saja menjadi barang yang biasa. Stigma akan selalu ada. Bersikap perfeksionis tentu akan sangat menghambat perubahan. Tidak mengenali potensi yang menjadi miliki bersama di sekolah juga akan memupus habis misi perubahan. Metode SWOT yang ditelorkan sebagai perbaikan sistem pendidikan persisnya juga mengantarkan pemikiran para pendidik untuk mampu merefleksi diri dan organisasi sebagai kesatuan. Stigma atau kelemahan sistem tidak boleh dinisbikan, kalau bisa hendaknya ada usaha untuk menginventarisir dan mengupaykan solusi secara pragmatis. Tidak ada sistem pendidikan yang tanpa stigma, kecuali ada niatan untuk berhenti berubah dan tidak sadar lingkungan.
Janji perubahan di bidang pendidikan bergulir di mana-mana. Yang tidak ikut berubah akan tergilas roda jaman. Diam dengan status quo merupakan suatu kesalahan besar. Rentetan perubahan dimulai dengan isu manajemen berbasis sekolah, kurikulum tingkat satuan pendidikan, profesionalisme guru dengan model sertifikasi, standar nasional pendidikan, dan berlanjut sampai muncul sekolah standar nasional dan rintisan sekolah yang berstandar internasional. Tidak kalah pentingnya, masyarakat mendengar wacana tentang badan hukum pendidikan. Seluruh perubahan ini seakan-akan mengalir deras begitu saja, tidak hendak terhentikan.
Berapa lama puisi serba bisa ini akan tercapai? Apakah kalau dianggap gagal langsung dihapus begitu saja tanpa adanya evaluasi yang lengkap tentang kegagalannya?
Bahkan di dunia pendidikan seperti sekolah ataupun kampus, budaya membaca, menulis dan ngeblog masih merupakan barang yang langka. Di tingkat sekolah, yaitu sekolah es-de, es-em-pe, atau es-em-a, serangkaian budaya baca-tulis, apalagi dengan menggunakan fasilitas internet mungkin bisa ditemui di sekolah-sekolah yang menerapkan program ‘pendidikan bermutu’ saja yang antusias menjalankannya. Itupun dengan perbandingan yang tidak berimbang dengan banyaknya jumlah sekolah yang ada. Masih jarang sekolah yang memiliki fasilitas perpustakaan yang layak. Juga sedikit sekolah yang selalu berani memajang hasil karya tulis siswa di mading kelas atau mading sekolah. Budaya baca-tulis masih dianggap sepi oleh banyak kalangan pendidikan. Minimnya antusiasme pengembangan budaya baca tulis ini berlanjut sampai ke jenjang perguruan tinggi.
Masalah membaca, selain buku pelajaran sekolah, tidak mendapatkan apresiasi yang cukup dengan berbagai alasan. Ada yang bersemangat untuk mengadakan fasilitas perpustakaan sekolah, namun terkendala dengan dana pendidikan. Itu menurut sebagian dari mereka. Bagaimana bisa menyediakan fasilitas yang mahal itu, sedang membenahi kondisi kelas yang rusak saja pihak sekolah tidak mampu? Pentingnya buku dan budaya membaca-menulis menjadi urutan yang ke sekian saja dari seluruh keperluan pendidikan.
Menulis, meskipun di lingkungan pendidikan, masih menjadi tugas belajar yang belum membudaya. Hanya guru-guru tertentu yang berani mengajak siswanya menulis karangan dalam bentuk apa saja. Guru bahasa pun mungkin tidak terlalu rajin melatih siswa menghasilkan karya yang layak dibaca. Bisa dikatakan, kalau gurunya sendiri tidak pintar menulis, apalagi muridnya! Nalar sederhanya, berapa banyak siswa di masing-masing kelas, dan berapa banyak pajangan karya tulis mereka selama satu tahun pelajaran? Begitulah seterusnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya jelas karena memang belum menjadi budaya. Kalau membaca dan menulis sudah menjadi budaya, maka apresiasi terhadap tulisan dan kegiatan tulis-menulis akan menjadi suatu keharusan. Ketidakhadiran karya tulis dalam konteks ini akan menjadi bahan pembicaraan. Apresiasi dan karya nyata adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan di sini.
Blogging atau ngeblog merupakan suatu pencapaian yang harus melewati tahapan-tahapan sebelumnya. Ngeblog adalah kegiatan menulis dengan media yang lebih canggih, dengan apresiasi spontan dari pembaca yang bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi mendunia. Kapan budaya ngeblog bisa menyentuh para guru dan siswanya di sekolah? Jawabannya akan terkait dengan masalah kapan pemerintah bisa mendorong tersedianya berbagai fasilitas ini dan itu di sekolah. Sempat juga menjadi persoalan yang unik ketika sekolah sudah memiliki segala macam fasilitas yang mewah, ternyata di masalah brainware dan budayanya yang tidak mendukung. Banyak sekali guru dan kalangan terdidik yang buta masalah teknologi mutakhir dan internet. Hal ini masih terjadi meskipun, misalnya, fasilitas di sekolah terbilang lengkap.
Membaca, menulis dan ngeblog adalah budaya tidak bisa serta merta ada dan menjadi budaya kalangan pendidik dan terdidik. Cukup kondisi ini saja sudah menjadi perenungan yang mahal. Apa perlu diseminarkan?
